Sebaran.ID, Bulukumba – Sebanyak 505 kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia direncanakan bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) mendatang.
Sehari pasca pelantikan, mereka bakal mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Jadwal pembekalannya dimulai pada 21-28 Februari 2025.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, saat meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Kota Yogyakarta, pada Minggu (9/2/2025).
Bima Arya sedang di Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk mempersiapkan kemungkinan Gedung Agung sebagai titik kumpul bagi para kepala daerah sebelum berangkat menuju Akademi Militer di Magelang.
“Insya Allah, pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di Jakarta, dihadiri oleh 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Pada tanggal 21 Februari, mereka akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima.
Pembekalan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini merupakan bagian dari persiapan menyambut kepemimpinan kepala daerah yang baru.
Bima menjelaskan bahwa Istana Kepresidenan Yogyakarta menjadi salah satu opsi untuk titik kumpul para kepala daerah sebelum berangkat bersama-sama ke Akmil.
“Ini salah satu opsi, para kepala daerah mungkin akan berkumpul di sini (Istana Kepresidenan Yogyakarta) sebelum berangkat bersama ke Magelang,” tambah Bima.
Namun, dia juga menyebutkan bahwa opsi lainnya adalah para kepala daerah langsung berkumpul di Akmil tanpa melalui Istana Kepresidenan Yogyakarta. Keputusan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Menteri Sekretaris Negara.
Bima juga mengungkapkan bahwa pembekalan di Akmil sudah direncanakan dengan matang, dengan berbagai materi yang akan disampaikan oleh para menteri, termasuk mengenai tugas pokok dan fungsi kepala daerah serta visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam rangkaian ini, Lemhanas juga akan memberikan pembekalan terkait ketahanan nasional.
“Dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada di Akmil, kami menghindari pengeluaran anggaran tambahan. Selain itu, tempat tersebut sudah digunakan sebelumnya untuk pembekalan menteri dan pejabat terkait,” tambah Bima.***
