Sebaran.ID, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online (judol) akan dievaluasi dan bisa saja tidak lagi menerima bantuan.
Hal ini disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang tayang di TVOne, Minggu, 6 Juli 2025.
“Saya setuju dilakukan evaluasi dan perombakan kebijakan agar penyaluran bansos lebih bijak, hati-hati, dan sesuai aturan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah dan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.
Kemensos sebelumnya telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri rekening penerima bansos, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar bansos lebih tepat sasaran.
“Kami ingin mengetahui lebih jauh. Karena bansos disalurkan lewat rekening, kami minta izin Presiden untuk koordinasi dengan PPATK,” kata Gus Ipul.
Setelah mendapatkan izin, Kemensos menyerahkan data rekening kepada PPATK. Hasilnya mengejutkan: dari 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pelaku judi online, ditemukan 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online.
“Transaksi judi yang terdeteksi lebih dari 7,5 juta kali, dengan total deposit mencapai Rp957 miliar — dan itu baru dari satu bank,” ungkap Natsir.
Menurutnya, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penyalahgunaan sistem bantuan negara.
Gus Ipul menegaskan bahwa temuan ini akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyaluran bansos ke depan. “Ini bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan bansos tepat sasaran,” tegasnya.
Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyambut baik langkah Kemensos dan PPATK yang dinilai baru pertama kali dilakukan secara serius.
“Baru di era menteri baru ini dilakukan pengecekan rekening secara menyeluruh. Ini harus berlanjut dan ditindaklanjuti secara hukum jika terbukti ada jaringan,” katanya.
Trubus menyarankan pemerintah membedakan sanksi: jika individu, cukup edukatif; namun jika terorganisir, harus ada penindakan serius.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengawasi penyalahgunaan bansos.
Menanggapi itu, Gus Ipul menyatakan bahwa pendamping PKH juga akan dievaluasi.
Jika ditemukan penerima bansos di bawah pendampingnya terlibat judi online, maka hal itu akan mempengaruhi keberlanjutan kontrak kerja pendamping.
Kemensos kini membuka jalur partisipasi masyarakat dalam pengawasan bansos.
“Masyarakat bisa melapor lewat jalur formal dari RT/RW sampai ke bupati, atau melalui aplikasi dan call center kami,” kata Gus Ipul.
Hingga kini, lebih dari 500 ribu laporan masyarakat telah masuk, dilengkapi identitas dan foto.
Seluruh laporan tersebut akan diverifikasi melalui pengecekan lapangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian divalidasi untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik Nasional (DTSEN).
Gus Ipul juga menerima laporan adanya rekening bansos yang menyimpan saldo di atas Rp1 juta bahkan Rp2 juta.
“Ini juga akan kami telusuri. Karena umumnya dana bansos langsung digunakan. Kalau tidak, ada indikasi penyalahgunaan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Gus Ipul menyebut evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyaluran bansos triwulan III tahun 2025.
Langkah awal adalah melakukan ground checking dan reformasi kebijakan agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.***
